JAKARTA, KOMPAS.com — Elite Partai Keadilan Sejahtera dinilai menerapkan standar ganda dalam menyikapi keberadaan PKS di koalisi pemerintahan. Melihat rekam jejak PKS di Sekretariat Gabungan, wacana PKS keluar koalisi dinilai hanya gertakan.
"Selama ini hanya sekedar agresivitas verbal yang tidak ditindaklanjuti dengan prilaku praktis mereka," kata pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Gun Gun Heryanto di Jakarta, Minggu (26/5/2013).
Hal itu dikatakan Gun Gun ketika dimintai tanggapan kembali munculnya wacana PKS keluar koalisi. Wakil Sekretaris Jenderal PKS Fahri Hamzah ingin agar PKS segera keluar dari Setgab dengan alasan tidak mendukung gaya kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Gun Gun mengatakan, meski berada di koalisi, PKS selama ini banyak mengambil sikap yang berbeda dengan kebijakan pemerintah. Seharusnya, kata dia, PKS bersikap gentle dengan tegas memutuskan apakah tetap di dalam koalisi atau menjadi oposisi.
"Dalam politik integritas itu menuntut konsistensi. Dalam konteks ini, saya kira ada dua sikap berbeda di antara elite PKS. Di satu sisi ada yang menerapkan strategi agresivitas verbal. Di sisi lain ada yang tenang dan ingin mempertahankan koalisi. Gertakan elite PKS ini harus kita posisikan dalam konteks manajemen konflik di antara mereka," pungkas Gun Gun.
Seperti diberitakan, hingga saat ini tidak ada tindak lanjut dari Majelis Syuro terkait keinginan keluar dari koalisi. Hubungan PKS dengan koalisi tidak mulus. Sempat terjadi beberapa perbedaan sikap antara PKS dan Setgab. Contohnya, PKS sempat menolak recana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tahun 2012.
Editor :
Erlangga Djumena
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.