JAKARTA, KOMPAS.com - DPR mengusulkan agar subsidi BBM dipatok per liter. Menurut Anggota DPR RI Komisi XI dari Fraksi Golkar Nusron Wahid, bukan harga jual BBM yang dipatok secara tetap berkat subsidi APBN, melainkan besaran subsidi perliter yang bisa diterapkan pemerintah.
Dalam Raker Komisi XI dengan Pemerintah, Selasa, (28/5/2013), Nusron memberikan ilustrasi, misalkan kemampuan subsidi pemerintah hanya sebesar Rp 2.000/liter. Apabila harga bensin di pasar dunia naik sebesar Rp 10.000/liter, maka harga bensin sebesar Rp 8.000. Namun jika harga bensin di pasar dunia turun menjadi Rp 7.000/liter, maka harga bensin menjadi Rp 5.000/liter.
"Ini terjadi karena kemampuan subsidi dipatok sebesar Rp 2000/liter,"jelas Nusron.
Menurut Nusron, mekanisme ini bisa menjadi jawaban persoalan ketidak adilan struktur penerima BBM bersubsidi. "Cuma besaran subsidi perliter itu tergantung berapa perhitungan dan kemampuan keuangan APBN,"kata Nusron.
Mekanisme ini dirasa Nusron, lebih baik dibanding saat ini yang mematok harga jual BBM bersubsidi di pasar dalam negeri secara tetap. Sebab sekali harga BBM dinaikkan, akan selalu berdampak peningkatan inflasi yang mengakibatkan daya beli masyarakat menurun dan angka kemiskinan meningkat.
Usul Nusron ini mendapat tanggapan dari pemimpin rapat Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Harry Azhar Aziz. Usul ini pernah muncul beberapa tahun lalu. Namun ide ini mendapat penolakan bukan dari Kementerian Keuangan, melainkan dari Kementerian ESDM. (Adhitya Himawan/Kontan)
Sumber :
Editor :
Erlangga Djumena
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.