JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Kabinet Dipo Alam kembali mengeluarkan surat edaran ke jajaran kabinet Indonesia Bersatu II. Dalam surat edaran itu, seluruh kementerian diminta untuk membatasi pinjaman luar negeri yang akan membebani APBN. Surat Edaran Seskab itu dicatat dengan nomor 592 tentang Pembatasan Pinjaman Luar Negeri yang dikeluarkan pada tanggal 1 November 2012.
"Sehubungan dengan surat edaran itu maka kami ajak menteri untuk mengkaji ulang jumlah pinjaman yang diusulkan. Pembangunan dengan rezim utang luar negeri harus terus dibatasi dan sebisa mungkin dihindari," kata Dipo, Kamis (1/11/2012), dalam jumpa pers di kantor Seskab, Jakarta.
Dipo mencontohkan pinjaman luar negeri yang cukup besar ada untuk alokasi Alutsista TNI/Polri yang nilainya mencapai 7 juta dollar AS. Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), posisi utang pemerintah hingga September 2012 mencapai Rp 1.975,62 triliun. Total utang tersebut terdiri dari pinjaman sebesar Rp 638,01 triliun atau 32,3 persen dari total utang. Rinciannya, pinjaman luar negeri mencapai Rp 636,68 triliun dan pinjaman dalam negeri mencapai Rp 1,33 triliun. Selain itu, utang dari Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 1.337,61 triliun atau 67,7 persen dari total utang. Angka total ini naik dari tahun 2010 sebesar Rp 1.676,85 triliun dan Rp 1.808,95 triliun di 2011.
Lebih lanjut, Dipo meminta setiap menteri untuk meningkatkan pengawasan jajaran di bawahnya lantaran banyak kejadian usulan pinjaman luar negeri justru diajukan dari tingkat eselon I tanpa sepengetahuan menteri namun membebani anggaran. Dipo juga meminta agar para anggota kabinet tidak tergiur dengan dana hibah luar negeri. Dipo melihat dana hibah luar negeri menjadikan Indonesia sebagai objek penelitian sebagai negara miskin.
"Tidak ada lagi Santa Claus yang murah hati. Jangan percaya itu, karena kita hanya dijadikan objek penelitian sebagai negara miskin. Kita harus memiliki dan berdayakan masyarakat community base development penting," kata Dipo.
Ia mengimbau pola pikir pejabat negeri ini harus diubah untuk membangun bangsa dengan kemampuan sendiri dan meminimalkan bantuan asing. "Hibah ini bisa dialihkan dengan perencanaan investigasi dalam negeri dengan bekerja sama swasta, solusinya harus win-win solution. Kita juga bukan anti asing, tapi bantuan asing itu seharusnya digunakan untuk yang lebih bermanfaat seperti irigasi," ujarnya.
Editor :
Inggried Dwi Wedhaswary
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.