JAKARTA, KOMPAS.com -- Gagalnya pencapaian target legislasi DPR tahun 2012 diakui menjadi catatan yang harus dievaluasi. Namun demikian, kegagalan pencapaian target legislasi tidak semata-mata karena salah DPR.
"Itu evaluasi bagi kami kalau ternyata gagal meraih target legislasi. Namun yang perlu diingat, sebuah produk undang-undang itu merupakan produk bersama antara DPR dengan pemerintah. Terbengkalainya sebuah undang-undang bisa diakibatkan karena salah satu pihak keberatan dengan substansi undang-undang tersebut," kata anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDI-P Budiman Sudjatmiko, Minggu (30/12/2012) di Jakarta.
Budiman yang juga Wakil Ketua Panitia Khusus RUU Desa mengatakan, bagaimana pun DPR harus mengakui kegagalannya memenuhi target legislasi pada tahun ini. Dari 64 RUU yang ditargetkan disahkan, hanya 30 UU yang disahkan. Itu pun 20 UU di antaranya merupakan kumulatif terbuka, alias memang harus disahkan, seperti UU APBN, UU Ratifikasi dan UU Pemekaran Wilayah.
"Tentu saja pihak DPR pun perlu melakukan evaluasi karena gagalnya target yang diraih. Dari tiga fungsi DPR, pengawasan, penganggaran dan legislasi, fungsi legislasi adalah yang paling bermuatan politik tinggi. Pemangku kepentingannya kelompok-kelompok dalam masyarakat, sehingga pembahasan sebuah UU bisa sangat berlarut-larut," kata Budiman.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.