JAKARTA, KOMPAS.com -- Laporan Sekretaris Kabinet Dipo Alam, kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atas dugaan kongkalikong anggaran oleh tiga kementerian patut didukung karena ingin membersihkan pemerintahan.
Penilaian itu diungkapkan pengamat politik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia (UI) Iberamsjah, Selasa (27/11/2012) di Jakarta.
"Langkah Dipo Alam patut didukung karena memiliki niat baik untuk membersihkan pemerintahan dari dugaan penyimpangan anggaran yang bisa merusak program pembangunan. Dia berusaha melawan bandit anggaran," katanya.
Dipo Alam telah melaporkan dugaan kongkalikong anggaran di tiga kementerian kepada KPK. Langkah ini memicu polemik karena sebenarnya presiden bisa langsung memecat menteri yang dianggap berkinerja buruk.
Iberamsjah mengatakan, jika KPK menemukan bukti hukum adanya kongkalikong, presiden bisa memberhentikan menteri-menteri terkait. Presiden sebenarnya sudah mengetahui adanya penyimpangan dalam beberapa kementerian. Namun, dia ingin membuktikannya secara hukum, baru mengambil tindakan.
"Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ingin bermain cantik. Ibarat bermain bilyar, dia menyodok kiri-kanan dulu, baru menembak," katanya.
Jika mau, sebenarnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, bisa bersikap lebih tegas. Akan lebih efektif, jika presiden mau menggunakan hak prerogatifnya untuk mengganti menteri yang diduga terlibat penyimpangan. "Kalau tegas dan berani, presiden akan langsung me-reshuffle menteri yang berkinerja buruk," katanya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.