ACCRA, KOMPAS.com - Para aktivis anti korupsi di Ghana mengkritik keputusan pemerintah yang menaikkan gaji presiden, para menteri dan para pejabat tinggi lainnya. Apalagi, kenaikan gaji para pejabat itu dinaikkan dengan persetujuan parlemen dalam sebuah sidang yang tidak diberitakan ke publik.
Kenaikan gaji para eksekutif negara ini menyusul kenaikan gaji para wakil rakyat. Bulan lalu, Presiden John Dramani Mahama menyetujui kenaikan gaji para anggota parlemen itu.
Kenaikan gaji yang terkesan diam-diam itu membuat rakyat marah, karena sesuai Inisiatif Integritas Ghana, keputusan semacam ini harus mendapat persetujuan rakyat terlebih dulu.
"Kami memiliki hak untuk tahu karena kami membayar pajak," kata aktivis anti korupsi, Vitus Azeem dalam wawancaranya dengan radio Citifm.
"Jika kami tahu rencana mereka, maka kami bisa memberikan komentar membangun. Namun, mereka menyembunyikan ini dari rakyat, itu masalahnya," lanjut Azeem.
Dengan keputusan kenaikan gaji ini, maka gaji Presiden Mahama naki dari sekitar Rp 40,7 juta menjadi sekitar Rp 62 juta per bulan dan bebas pajak.
Sementara itu, gaji baru para menteri adalah hampir Rp 46 juta, ditambah dua mobil dinas, rumah dinas plus staf serta biaya entertainmen. Sedangkan gaji anggota parlemen setelah kenaikan menjadi Rp 36,5 juta per bulan.
Meski gaji pejabat dan anggota parlemen Ghana terbilang rendah jika dibanding negara Afrika lainnya - para pejabat Kenya bisa menerima gaji sekitar Rp 90 juta sebulan - namun dibanding para pegawai pemerintah lainnya di Ghana, gaji mereka sudah terbilang sangat besar.
Seperti dilaporkan BBC, upah minimum di Ghana adalah 75 dollar AS atau kurang dari Rp 750 ribu sebulan. Sementara para pegawai negeri, misalnya guru, berpenghasilan di bawah 500 dollar AS atau kurang dar Rp 5 juta sebulan.
Pada 2009 lalu, situasi serupa yaitu kenaikan gaji para pejabat tinggi dan anggota parlemen juga disambut protes rakyat Ghana.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.