KOMPAS.com: Disebut DKI Terkorup oleh PPATK, Jokowi Senang

KOMPAS.com News and Service // via fulltextrssfeed.com

Disebut DKI Terkorup oleh PPATK, Jokowi Senang Jan 4th 2013, 07:26 TRIBUNNEWS/HERUDIN Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo. JAKARTA, KOMPAS.com - Riset Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menunjukkan Provinsi DKI Jakarta rawan akan korupsi. Anggaran pendidikan di Ibu Kota pun paling banyak dikorupsi dibandingkan dengan wilayah lainnya. Mendapatkan predikat tersebut, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengapresiasi temuan tersebut. Ya, kalau memang tuntas ya itu dituntaskan kalau memang ada. Silahkan. Siapapun dari aparat manapun kami ingin semuanya diperbaiki. Kami kan juga baru memulai -- Joko Widodo "Ya bagus itu. Kalau bagus berarti harus dibenahi hehe," kata Jokowi, di Balaikota Jakarta, Jumat (4/1/2013). Pembenahan tersebut, kata Jokowi, mulai dari memperketat manajemen kontrol sisi eksekutifnya. "Dari sisi aparat saya enggak tahu tindakannya. Dari sisi kami manajemen kontrol, manajemen pengawasan harus diperkuat, memang kuncinya di situ," ujarnya. Dengan adanya pelaporan tersebut, Jokowi pun mempersilahkan kepada aparat penegak hukum untuk segera mengusut dan menuntaskan permasalahan tersebut. "Ya, kalau memang tuntas ya itu dituntaskan kalau memang ada. Silahkan. Siapapun dari aparat manapun kami ingin semuanya diperbaiki. Kami kan juga baru memulai," kata Jokowi. Sekadar informasi, dalam kajian periode Semester II tahun 2012, PPATK mendapatkan tiga provinsi yang terbanyak dilaporkan terindikasi transaksi mencurigakan terkait bidang pendidikan. Ketiga provinsi itu ialah DKI Jakarta (58,6 persen), Sumatera Utara (10,7 persen), dan Riau (7,9 persen). Selain itu, analisis PPATK menunjukkan DKI Jakarta sebagai provinsi yang diduga melakukan penyalahgunaan anggaran di bidang pendidikan dengan jumlah 33,3 persen. Sumber dana yang disalahgunakan paling banyak bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 37 persen. Setelah itu, APBD bidang pendidikan (non-BOS/DAK) 19 persen dan dana yang bersumber dari hibah dan BOS, yakni 16 persen dan 15 persen. Adapun modus yang dilakukan mayoritas adalah dengan menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri sebesar 27 persen, menggelapkan uang (11 persen), tidak menyelesaikan proyek (10 persen), proyek fiktif (9 persen), dan pengadaan tanpa tender (7 persen). Berita terkait, baca : 100 HARI JOKOWI-BASUKI Editor : Hertanto Soebijoto

You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com. If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions