JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan segera mengumumkan hasil verifikasi faktual pada tanggal 8 Januari 2013 mendatang. Namun, hasil verifikasi itu dinilai tidak akan memuaskan lantaran proses verifikasi yang dilakukan kacau-balau.
Hal ini diungkapkan Ketua Umum Partai Buruh, Sonny Pudjisasono, Kamis (3/1/2013), dalam diskusi di Media Center Bawaslu, Jakarta.
"Apapun hasil verifikasi yang akan diumumkan KPU. Saya pikir hasilnya tidak cerminkan apa yang dikehendaki Undang-undang," ujar Sonny.
Sonny menyoroti proses verifikasi yang dilakukan KPU pusat hingga ke daerah berbeda-beda. Partai Buruh sebagai salah satu partai yang baru masuk tahapan verifikasi faktual gelombang kedua setelah sempat dinyatakan tidak lolos sebelumnya bahkan pernah tidak diperbolehkan melakukan verifikasi faktual di daerah.
"Di daerah, kami sempat ditolak untuk verifikasi faktual. Padahal, keputusan terakhir kami bersama 17 parpol lain masuk tahapan verifikasi faktual," ucap Sonny.
Selain itu, cara yang dilakukan petugas KPU untuk memverifikasi di tiap wilayah juga berbeda. Sonny mencontohkan di sebuah daerah tugas verifikasi bahkan dilakukan langsung oleh Panwaslu yang seharusnya hanya bertugas mengawasi pelaksanaan proses pemilu.
"Panwaslu mendatangi satu per satu anggota kami. Berbadan tegap, menggunakan Nissan X-Trail menginterogasi anggota kami, yang akhirnya membuat anggota kami, para penduduk desa, ketakutan," ucap Sonny.
Selain itu, Sonny juga mengeluhkan perbedaan penanganan antara 18 parpol yang baru masuk belakangan mengikuti verifikasi faktual dengan 16 partai yang sudah dinyatakan lolos verifikasi faktual sebelumnya.
Menurutnya, 16 parpol yang lolos lebih dulu hanya menunjukkan Kartu Tanda Anggota (KTA) parpol yang berisi nama dan nomor anggota.
"Sementara kami harus pakai alamat jelas. Ini apa tidak diskriminasi? Sudah kami buat lengkap, petugas KPU lalu bilang tidak bisa menemukan karena alamatnya sulit. Salah siapa sekarang?" tukas Sonny.
Namun, Sonny mengaku pasrah lantaran semua upaya sudah dilakukan partainya. Ia pun sudah mengadukan semua dugaan penyimpangan yang dilakukan KPU kepada Panwaslu atau pun Bawaslu.
"Pelaksanana pemilu ini perlu dievaluasi khususnya pada elit penguasa untuk evaluai pelaksanaan pemilu. Sebelum pemilu saja, sudah ada carut marut yang membuat kegaduhan seperti ini," imbuhnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.