JAKARTA, KOMPAS.com- Aliansi Revolusi Pendidikan yang terdiri dari berbagai organisasi guru dan lembaga swadaya masyarakat peduli pendidikan menyatakan dukungan terhadap penolakan Kurikulum 2013.
Aksi ini sebagai bentuk penolakan dan protes masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan Kemdikbud yang dinilai tidak prorakyat dan berorientasi proyek.
Aksi Aliansi Revolusi Pendidikan berlangsung Rabu (27/3/2013) siang ini. Hadir bergabung yakni Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Federasi Guru Independen Indonesia (FGII), Forum Musyawarah Guru jakarta (FMGJ), Indonesia Corruption Watch (ICW), Sekolah Tanpa Batas (STB) Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI), Koalisi Pendidikan, Solidaritas Anak Jalanan Untuk Demokrasi (SALUD), Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta, dan Aliansi Orang Tua Murid Peduli Pendidikan (APPI).
Iwan Hermawan, Sekretaris Jenderal FGII, mengatakan aksi ini mengkritisi Kurikulum 2013 diputuskan secara mendadak dan menelan anggaran hingga Rp 2,49 triliun.
Aksi kali ini juga kembali menyorot soal kebijakan Ujian Nasional (UN) yang tidak mecerminkan keadilan. Proses belajar seorang peserta didik ditentukan hanya dengan ujian nasional yang memiliki standar nasional sedangkan sarana prasarana pendidikan penunjang di berbagai daerah belum memenuhi standar nasional pendidikan.
Hal lain yang dikritisi yakni komersialisasi pendidikan, yang kini dihadirkan dalam UU Pendidikan Tinggi. Padahal Mahkamah Konstitusi sudah dua kali mencabut kebijakan Kemdikbud yang berbau komersialisasi, yaitu UU BHP dan RSBI.
Editor :
Tjahja Gunawan Diredja
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.