JAKARTA, KOMPAS.com -- Sepanjang masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, sejak tahun 2004, Konsorsium Pembaruan Agraria mencatat sebanyak 618 konflik agraria di seluruh wilayah Indonesia. Konflik ini telah menewaskan 44 orang, dengan cakupan areal sengketa 2.399.314,49 hektar dan melibatkan 731.342 keluarga.
Deputi Riset dan Kampanye Konsorsium Pembaruan Agraria Iwan Nurdin mengatakan, sepanjang masa pemerintahan Yudhoyono itulah, konflik agraria megakibatkan 941 orang ditahan, 396 luka-luka dan 63 di antaranya mengalami luka serius karena terkena peluru aparat.
"Semua wilayah konflik agraria ini memperlihatkan korelasi yang sangat kuat dengan dikeluarkannya izin dan hak perusahaan perkebunan, kehutanan dan tambang di atas tanah-tanah yang dikelola oleh masyarakat," kata Iwan kepada Kompas di Jakarta, Kamis (27/12/2012).
Meski jumlah konflik agraria cenderung meningkat, menurut Iwan, tak ada komitmen dari pemerintah untuk menyelesaikannya. "Meski telah menimbulkan konflik, belum ada satupun SK pejabat BPN, Kemenhut, Kementerian ESDM dan pemda direvisi atau dicabut untuk menyelesaikan konflik, padahal kewenangan pejabat tersebut terbuka lebar," katanya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.