JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah mengaku optimis bisa membayar utang negara sekitar Rp 2.000 triliun. Jumlah tersebut sekitar 23 persen dari total produk domestik bruto (PDB) Indonesia sebesar Rp 9.000 triliun.
Wakil Menteri Keuangan Mahendra Siregar mengatakan pemerintah saat ini fokus untuk menjaga fiskal negara. Sebab, selama ini keuangan negara mengalami defisit karena sebagian besar keuangan negara digunakan untuk anggaran subsidi bahan bakar minyak (BBM).
"Kami mampu membayar karena jika dilihat dari segi bukan saja nominalnya tapi besarnya kapasitas membayar," kata Mahendra saat ditemui selepas Rapat Paripurna DPR di Gedung DPR Jakarta, Senin (20/5/2013).
Mahendra menambahkan kapasitas membayar tersebut terlihat dari besaran PDB negara. Saat ini dengan kapasitas PDB sekitar Rp 9.000 triliun atau sekitar 1 triliun dollar AS menunjukkan kapasitas untuk beroperasinya mesin ekonomi Indonesia, termasuk untuk membayar utang negara.
Bila dibanding dengan utang di negara lain, jumlah utang Indonesia masih lebih rendah dan relatif masih bisa dikelola (manageable). "Kapasitas (untuk membayar utang) Indonesia masih nomor lima di dunia, artinya ini masih sehat. Jadi saya pikir secara relatif kita bisa (untuk membayar)," katanya.
Hingga saat ini, pemerintah sudah menyerahkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2013 ke DPR. RPABN tersebut terkait perubahan asumsi makro khususnya untuk 2014 mendatang. Untuk pembahasan RAPBN 2013, pemerintah akan mengaku meninggu sikap dari DPR. Pembahasan nanti juga akan dilakukan oleh Menteri Keuangan definitif, dalam hal ini Chatib Basri dengan DPR.
Editor :
Bambang Priyo Jatmiko
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.