JAKARTA, KOMPAS.com - Partai politik dinilai masih setengah hati mendorong keterwakilan perempuan di parlemen. Selain masih ada yang belum memenuhi syarat keterwakilan perempuan dalam daftar bakal caleg, perempuan umumnya tidak mendapat nomor strategis.
"Partai politik terlihat jelas tidak serius menyiapkan kader perempuan berkualitas, dan memberikan nomor urut kecil di daftar caleg. Penempatan caleg juga umumnya penuh intrik, diwarnai kedekatan atau hubungan keluarga," tutur Koordinator Aliansi Masyarakat Sipil untuk Perempuan dan Politik, Yuda Irlang, Kamis (9/5/2013) di Jakarta.
Dalam verifikasi KPU yang hasilnya disampaikan kepada partai politik 7 Mei lalu, partai politik-partai politik umumnya masih belum memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan di satu atau dua dapil. Parpol-parpol ini adalah PKB, PDIP, Partai Gerindra, Partai Demokrat, PPP, PBB, dan PKPI.
Terkait dengan penempatan caleg perempuan, hampir semua parpol masih memiliki beberapa dapil yang belum memenuhi syarat. Hanya PKS dan Partai Hanura yang memenuhi syarat keterwakilan perempuan ini secara mulus.
Namun, dalam pantauan Kompas, perempuan-perempuan yang mendapatkan nomor urut satumasih sangat sedikit. PKS bahkan hanya menempatkan satu perempuan caleg di nomor urut satu. PPP, PAN, dan Partai Demokrat cukup banyak menempatkan perempuan caleg di nomor urut satu, yakni berturut-turut 22, 20, dan 15 kandidat.
Namun, umumnya caleg bernomor strategis ini adalah keluarga elite partai atau pesohor, bukan hasil kaderisasi yang matang.
Yuda menilai parpol hanya pamer dengan menyebutkan persentase jumlah perempuan caleg secara kumulatif.
Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, menambahkan, kendati mengapresiasi kemajuan dalam kuota perempuan caleg yang diajukan parpol, komitmen parpol dalam mendorong keterwakilan perempuan masih perlu dibuktikan dengan penempatan perempuan caleg sesuai aturan. Nomor urut dalam sistem pemilu proporsional daftar terbuka tidaklah terlalu penting, karena suara terbanyak penentu keterpilihan caleg.
Namun, kata Titi, kenyataannya secara psikologis nomor urut masih memberikan gambaran kepada pemilih bahwa calon dianggap lebih kompeten oleh partai. Karenanya, perlu didorong pula penempatan caleg perempuan di nomor urut satu dan dua.
Adapun caleg-caleg perempuan yang sudah di nomor urut satu dan dua, lanjut Titi, harus dikawal gerakan perempuan dan masyarakat sipil serta media massa. Dengan demikian, komitmen parpol terhadap caleg perempuan tak kendor.
Di sisi lain, kata Yuda, KPU perlu menyamakan pemahaman dengan KPU di daerah. Dalam pantauan Ansipol, KPU Provinsi Kaltim salah memaknai petunjuk teknis yang disampaikan KPU dan menilai parpol memenuhi syarat ketika menempatkan satu saja caleg perempuan di antara nomor satu hingga tiga.
Padahal, semestinya, parpol baru bisa dianggap memenuhi syarat bila menempatkan caleg perempuan di nomor satu, dua, dan tiga, atau satu di setiap tiga urutan nomor.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.