JAKARTA, KOMPAS.com - Kasus rekening gendut yang dimiliki Aiptu Labora Sitorus harus diusut sampai tuntas. Dukungan dari para petinggi Polri diperlukan untuk menelusuri sejauh mana aliran dana ilegal mengalir ke personil Polri. Jika tidak, kasus rekening gendut ini akan lenyap begitu saja.
"Kalau pengembangan kasus ternyata ada unsur konspirasi korps bahkan hingga mengalir jauh ke atasan lalu mandek, kan aneh. Sehingga dukungan Mabes terutama tone of the top amat penting di sini. Tanpa itu bisa prematur atau hanyut seperti yang lalu," ujar Anggota Komisi III Eva Kusuma Sundari di Kompleks Parlemen, Senin (20/5/2013). Jika sudah mendapat dukungan dari petinggi Polri, maka prosesnya pun harus dijaga sehingga bisa seterbuka mungkin.
Polri, kata Eva, juga harus membuka pintu bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan monitoring mengingat timbulnya potensi konflik kepentingan. Eva pun menduga kuat adanya keterlibatan dari atasan Aiptu Labora Sitorus. "Apa mungkin tidak sepengetahuan immediate commander? Kontrolnya gimana?" kata politisi PDI Perjuangan ini.
Ketua Komisi III Gede Pasek Suardika juga menduga hal yang sama. Pasek menilai Aiptu Labora tak mungkin bermain sendiri. Oleh karena itu, Polri diminta mengusut tuntas kasus ini. Tidak hanya rekening Aiptu Labora, Pasek juga mendorong dibongkarnya rekening gendut para perwira tinggi. "Lebih baik dikomplitkan pembersihan maksimal dari bintara sampai jenderal. Kalau sedikit-sedikit nanti perlakuannya berbeda," ungkap Pasek.
Diberitakan sebelumnya, Polda Papua telah menetapkan anggota Polres Raja Empat, Aiptu Labora Sitorus, sebagai tersangka kasus penimbunan BBM di Sorong menggunakan nama perusahaan PT Seno Adi Wijaya dan penyelundupan kayu dengan perusahaan PT Rotua. Dalam perkembangan penyidikan, Labora juga diduga melakukan pencucian uang terkait kedua perusahaan yang dikelola istrinya itu.
Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Labora dan pengacaranya terbang ke Jakarta. Dia disebut meninggalkan tugas sebagai anggota Polres Raja Ampat tanpa izin dari pimpinan. Kasus ini menjadi perhatian publik setelah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyampaikan temuannya, yakni Aiptu Labora melakukan transaksi keuangan mencurigakan selama lima tahun terakhir dengan nominal mencapai Rp 1,5 triliun.
Editor :
Palupi Annisa Auliani
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.